Mediatani.id, Berau- Anggota DPRD Berau, Abdul Waris menyoroti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum adanya produk unggulan daerah yang menjadi identitas ekonomi Berau.
Ia menilai pemerintah daerah harus konsisten menentukan prioritas sektor, agar pembangunan ekonomi bisa lebih terarah.
Apalagi Berau memiliki potensi besar di sejumlah bidang, mulai dari perikanan, kelapa dalam, jagung, hingga kakao.
Produk-produk tersebut dinilai sangat layak menjadi unggulan daerah jika didukung kebijakan yang tepat.
“Pemerintah harus benar-benar konsisten. Produk perikanan, kelapa dalam, jagung, dan kakao itu harus jadi fokus,” ujarnya singkat.
Politikus Demokrat ini juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran untuk mendukung sektor tersebut.
Ia meminta agar alokasi APBD tidak hanya sebatas wacana dalam pidato kepala daerah, tetapi harus benar-benar tercermin dalam dokumen anggaran setiap tahunnya.
“Jangan hanya disampaikan dalam pidato, tapi harus nyata di APBD,” tegasnya.
Lanjutnya, sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata merupakan tulangpunggung perekonomian Berau. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar, baik dalam bentuk program maupun pendanaan.
“Bidang ini yang akan jadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Berau,” ucapnya.
Waris bahkan mengusulkan agar masing-masing OPD teknis diberikan alokasi anggaran minimal Rp 50 miliar.
Maka, program yang disusun benar-benar memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Setiap OPD terkait harus mendapat minimal Rp 50 miliar,” ucapnya.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat lahirnya produk unggulan daerah yang bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional.
Tanpa dukungan anggaran yang memadai, menurutnya, potensi Berau hanya akan berhenti sebatas wacana. “Kalau anggarannya kecil, sulit kami bicara hasil besar,” katanya.
Terpisah, Kepala Disbun Berau, Lita Handini menyebut Disbun tengah menyusun roadmap pengembangan perkebunan untuk komoditas kelapa dan kakao.
Penyusunan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penetapan komoditas unggulan daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dari hasil audit BPK, ada tiga komoditas unggulan yang ditetapkan, yakni kelapa, kakao, dan jagung.
Dari ketiganya, penyusunan roadmap untuk kelapa dan kakao menjadi kewenangan Disbun.
Lita menegaskan, penyusunan roadmap ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut hasil audit BPK atas produk unggulan daerah.
“Rekomendasi BPK itu salah satu rencana aksinya adalah penyusunan roadmap. Jadi kelapa dan kakao menjadi tanggung jawab kami, sementara OPD lain wajib juga menyusun roadmap sesuai bidangnya,” jelasnya.
Lita mencontohkan, jika Disbun fokus pada pengembangan budidaya dan peningkatan produksi, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) mengatur roadmap industri hilir. Sementara bidang perizinan diarahkan untuk roadmap investasi.
“Ini kerja lintas OPD, jadi saling sinergi agar arah pengembangan komoditas lebih terarah,” tegasnya.
Dalam penyusunan roadmap tersebut, Pemkab Berau bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul). Dokumen ini nantinya menjadi acuan pengembangan kelapa dan kakao dalam lima tahun ke depan.
“Sudah ada presentasi akhir, dihadiri OPD terkait. Jadi roadmap ini benar-benar diproyeksikan untuk lima tahun ke depan,” kata Lita.
Roadmap ini juga mengakomodasi potensi kelapa dalam dan kelapa genjah. Pengembangan kelapa genjah penting karena memiliki masa panen yang lebih cepat.
