Mediatani.id- Kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, berimbas pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan.
Meski demikian, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Tarakan hal tersebut tidak akan menghentikan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
Alih-alih mengandalkan dana hibah, DKUKMP memilih untuk mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program pendampingan tetap berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Koperasi dan UMKM DKUKMP Kota Tarakan, Ardiansyah menjelaskan, kebijakan efisiensi ini berlaku secara nasional.
Menurut Ardiansyah, pengurangan anggaran utamanya berdampak pada program yang memerlukan alokasi dana, seperti pelatihan.
“Kami tentu harus mengikuti kebijakan itu dan melakukan penyesuaian. Yang terkait dengan anggaran itu berkurang. Volume-nya berkurang, tapi tetap ada. Yang tadinya mungkin dua kelas, jadi satu kelas,” jelasnya, Kamis (10/9).
Meski anggaran terbatas, DKUKMP Tarakan tidak berhenti berinovasi. Ardiansyah menyebutkan, beberapa program tetap berjalan dengan mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Fungsi kami tidak sebatas dengan adanya anggaran. Pendampingan dan membantu pemasaran tetap terus dilakukan,” katanya.
Beberapa contoh kegiatan yang dilakukan tanpa anggaran meliputi kegiatan Car Free Day yang diadakan dua kali dalam sebulan.
Fasilitasi pemasaran produk UMKM di UKM Center dan partisipasi UMKM dalam acara-acara pemerintah seperti event besar Iraw Tengkayu.
Selain itu, DKUKMP juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan BUMN untuk pembinaan, di antaranya Pertamina, Telkom dan Bank Indonesia
“Kemarin saja, hari Senin, BI juga melakukan kurasi terhadap produk-produk UMKM. Itu kan tanpa anggaran dari kami. Ini kerja sama, lah,” tutur Ardiansyah.
Dalam kurun waktu terakhir, pihaknya telah menyelenggarakan beberapa pelatihan, antara lain pelatihan manajemen produk, storytelling usaha, eco-print serta pelatihan dan sertifikasi halal.
Ardiansyah mengakui bahwa ada tantangan besar yang dihadapi, terutama terkait target sertifikasi halal bagi produk UMKM.
“Ditargetkan dari 2024 ke 2026 berlakunya aturan itu. Sementara kita punya banyak pelaku UMKM,” jelasnya.
Hingga awal tahun, jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Tarakan mencapai 31.451. Angka ini menunjukkan potensi besar, sekaligus tantangan dalam pendampingan.
Ardiansyah menambahkan, pihaknya terus berupaya, termasuk dengan bekerja sama dengan kelurahan dan pihak terkait lainnya, untuk memfasilitasi proses sertifikasi, baik secara mandiri (self-declare) maupun reguler.
Meskipun demikian, Ardiansyah menegaskan bahwa bantuan dalam bentuk hibah atau materi tidak ada.
Program yang dijalankan lebih berfokus pada pelatihan dan fasilitasi non-finansial untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
