Mediatani.id, Berau- Sebanyak 77 kampung di Kabupaten Berau tahun ini tercatat menerima dana karbon.
Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi bagi kampung yang berkomitmen menjaga kelestarian hutan, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi ramah lingkungan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan, sebagian besar kampung penerima sudah memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukan.
Salah satunya untuk pengembangan usaha madu kelulut yang kini mulai berkembang di beberapa wilayah.
“Beberapa kampung sudah berhasil mengembangkan budidaya madu kelulut. Harganya lumayan bagus, dan banyak dikerjakan oleh ibu-ibu PKK,” ungkapnya belum lama ini.
Salah satu contohnya ada di Kampung Ampen Medang. Di kampung itu, kelompok Dasawisma memanfaatkan dana karbon untuk mengembangkan madu kelulut menjadi usaha rumahan.
Produksinya kini mulai meningkat dan berpotensi menjadi produk unggulan kampung.
“Selain menambah penghasilan keluarga, madu kelulut juga bisa dijadikan oleh-oleh khas wisata. Sekarang sudah banyak kampung yang mulai memproduksi,” katanya.
Selain pengembangan usaha madu, dana karbon juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti ketahanan pangan dan pengelolaan sampah.
Namun ia menekankan bahwa seluruh dana harus terserap habis dalam tahun anggaran berjalan.
“Dana itu harus digunakan tahun ini, tidak bisa disimpan. Tapi memang kemarin ada juga beberapa kampung yang belum menerima karena terlambat,” jelasnya.
Terkait keberlanjutan program, pihaknya belum mendapat kepastian apakah dana karbon akan kembali disalurkan tahun depan.
Ia berharap program ini bisa dilanjutkan, mengingat manfaatnya cukup besar bagi masyarakat kampung.
“Untuk tahun depan saya belum tahu apakah masih ada. Tapi kalau kampung bisa memanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran, besar kemungkinan akan dapat lagi. Semua tentu ada evaluasinya,” ujarnya.
Evaluasi tersebut dilakukan karena dana karbon berasal dari program Bank Dunia yang menilai kontribusi daerah terhadap penyimpanan dan pengurangan emisi karbon.
Kampung yang dinilai berhasil menjaga kawasan hutannya, berpeluang kembali menerima insentif di tahun berikutnya.
“Berau termasuk yang menyumbang karbon dengan menjaga hutan. Penilaiannya panjang, sudah sejak puluhan tahun lalu. Dan ada lembaga khusus yang menilai, jadi tidak bisa sembarangan,” terangnya.
Ia juga menilai pentingnya kampung untuk tidak hanya bergantung pada dana pemerintah.
Menurutnya, peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga perlu dimanfaatkan.
“Kalau ada dukungan dari mitra tentu lebih baik. Jadi tidak semua harus dari APBD. Apalagi kita sudah dapat informasi kemungkinan anggaran 2026 akan turun. Kalau bisa, dana karbon atau CSR bisa jadi penyangga kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dirinya berharap pengelolaan dana karbon bisa terus diarahkan untuk kegiatan produktif dan berkelanjutan, agar mampu memperkuat kemandirian ekonomi kampung.
“Kalau pemanfaatannya bagus, tentu akan berdampak langsung ke masyarakat,” tutupnya.
