Mediatani.id, Berau- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai membuka ruang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menilai program tersebut sangat potensial untuk mendorong kemajuan UMKM lokal.
Sebab, dampak positifnya tidak hanya terasa dalam peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di daerah.
“Secara umum kami siap mendukung, mengingat UMKM di Berau sudah tersebar merata di semua kecamatan,” ujarnya.
Apalagi, keberadaan UMKM aktif di berbagai sektor, merupakan modal awal yang sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG di Kabupaten Berau.
Pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan program nasional tersebut, terutama karena program ini menjadi salah satu prioritas utama Presiden RI, Prabowo Subianto.
Terlebih, program ini akan menjadi peluang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk mengembangkan usaha mereka, baik dari sisi produksi, manajemen, maupun akses pasar.
“Selama ini, kami rutin melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku UMKM,” ucapnya.
Sehingga ketika nanti diperlukan untuk terlibat dalam program seperti ini, dirinya sudah memiliki data dan jaringan pelaku UMKM yang dapat segera diaktifkan.
Nantinya UMKM yang terlibat juga perlu memiliki standar produksi dan kualitas yang konsisten agar bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG.
“UMKM kita sudah cukup banyak yang mumpuni. Maka ketika dibutuhkan, kami bisa segera melakukan koordinasi agar mereka bisa terlibat sesuai kapasitasnya,” ucapnya.
“Sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian soal siapa yang ditunjuk untuk mengelola dan siapa saja yang akan dilibatkan. Kami masih menunggu agar bisa segera melakukan pemetaan dan persiapan lebih lanjut,” tambahnya.
Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza menegaskan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM.
“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang,” katanya.
Wamen Helvi juga menjelaskan, saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
“Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah,” ujar Wamen Helvi.
Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estimasi Rp30 juta per hari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp 600 juta per bulan.
Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, Helvi mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.
“Salah satunya adalah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribusi produk pangan,” katanya
