Mediatani. Id, Kaltim- Diskoperindag Berau siapkan aplikasi bertujuan promosikan UMKM berharap usaha mikro dan kecil naik kelas.
Digitalisasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau tak hanya diarahkan untuk mempermudah transaksi dan promosi.
Diskoperindag Berau tengah menyiapkan sebuah aplikasi yang diharapkan mampu menjadi rekam jejak usaha sekaligus pintu masuk UMKM mendapatkan akses pembiayaan perbankan.
Rencana pengadaan aplikasi khusus UMKM tersebut kini tengah diinisiasi Diskoperindag Berau.
Konsepnya dirancang sebagai solusi satu pintu atau one stop solution untuk membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai persoalan mendasar dalam menjalankan usaha.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Wahid Hasyim, mengatakan aplikasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi etalase digital bagi produk UMKM.
Berbagai aktivitas usaha, terutama transaksi, akan tercatat secara otomatis sehingga membentuk histori usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM.
“Ini akan terekam sebagai histori transaksi mereka, sehingga bisa dijadikan dasar kuat saat pengajuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke perbankan. Bank bisa langsung melihat bahwa usaha ini sudah layak mendapatkan tambahan modal,” jelasnya.
Menurut Wahid, persoalan akses pembiayaan selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi UMKM.
Dengan adanya rekam transaksi yang terdokumentasi secara digital, pelaku usaha diharapkan memiliki data yang lebih kuat untuk menunjukkan perkembangan dan kelayakan bisnisnya kepada lembaga pembiayaan.
Aplikasi tersebut juga dirancang untuk membantu UMKM dari sisi internal. Mulai dari menyusun rencana bisnis, mengelola transaksi, hingga melakukan promosi secara lebih luas dapat dilakukan melalui sistem digital tersebut.
“Pelaku UMKM bisa menyelesaikan masalah internal mereka, mulai dari membuat rencana bisnis sampai membuat aplikasi transaksinya, baik untuk layanan take away maupun promosi real-time yang tersebar luas, sekaligus menjembatani mereka langsung dengan pembeli,” paparnya.
Tak berhenti pada kepentingan pelaku usaha, sistem tersebut juga diproyeksikan menjadi basis data bagi pemerintah daerah.
Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau perkembangan UMKM tanpa harus terus mengandalkan pendataan manual di lapangan.
Melalui dasbor monitoring, pemerintah nantinya dapat melihat data UMKM secara lebih rinci, termasuk jumlah pelaku usaha, kategori usaha hingga perkembangan omzet berdasarkan data yang masuk dalam sistem.
“Pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi ke lapangan dan menghabiskan APBD. Cukup memonitoring lewat aplikasi, kita bisa tahu misalnya sudah ada 25 ribu UMKM yang terdaftar, dan melihat rata-rata omzet harian mereka,” ujarnya.
Data tersebut nantinya dihimpun secara by name, by address, dan by category. Menurut Wahid, ketersediaan data yang lebih akurat akan membantu Pemkab Berau menentukan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM secara lebih tepat sasaran.
“Ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menentukan program dan kebijakan apa yang benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh UMKM kita ke depan,” tandasnya.
Wahid menyebut rencana tersebut telah mendapat respons positif dari legislatif. Karena itu, pihaknya berharap Pemkab Berau dapat mengalokasikan anggaran untuk merealisasikan pengadaan aplikasi tersebut.
Jika terealisasi, aplikasi itu nantinya ditargetkan dapat dibagikan secara gratis kepada pelaku UMKM, sehingga digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh usaha yang telah memiliki kapasitas teknologi, tetapi juga dapat menjangkau pelaku usaha kecil yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital.
“Mudah-mudahan ini bisa disetujui karena DPRD sudah gayung bersambut untuk mendukung rencana inisiasi ini. Harapan kita, Pemkab Berau mengalokasikan anggaran, kemudian kita lakukan pengadaan aplikasi yang akan didistribusikan secara gratis kepada para pelaku UMKM,” pungkasnya.
