JAKARTA – Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang menyoroti isu penggunaan 20 juta hektar lahan untuk sektor pertanian dan industri lainnya. Isu ini menjadi perhatian dalam diskusi terkait lingkungan hidup.
Dikutip dari laman resmi dpr.go.id Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, enanggapi hal tersebut. Dirinya, menegaskan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan sembarangan dalam mengalihfungsikan hutan dengan cara yang bertentangan dengan Undang-Undang.
“Terkait 20 juta hektar lahan yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya, Presiden Prabowo tentu tidak akan ceroboh dalam mengalihfungsikan hutan secara melanggar aturan,” ujar Titiek Soeharto dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Titiek Soeharto juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi lingkungan di Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, dan berbagai wilayah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera menangani persoalan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.
“Percayalah, pemerintahan Presiden Prabowo akan segera mengatasi masalah ini,” bebernya.
“Beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat,” sambungnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan berusaha menghindari kebijakan yang merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, Titiek Soeharto menekankan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi isu ini dengan serius.
Mereka berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Pemerintah dan kementerian terkait guna menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung ketahanan pangan nasional.
“Diharapkan, dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan rakyat,” tutup Titiek. (*)
