SAMARINDA – Kepala Dinas Pangan, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Farisyah Yana, menyatakan bahwa pengelolaan oplah di Kaltim masih menunggu pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa anggaran untuk program oplah di Kaltim baru akan tersedia pada akhir tahun 2024. Awalnya, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi lokasi pertama untuk pengolahan oplah. Namun, pada akhir tahun, Kementerian Pertanian menetapkan program optimasi lahan dengan target luasan mencapai 14.876 hektare.
“Semula hanya tiga kabupaten yang mendapatkan program ini, tetapi kami mengusulkan tambahan lokasi karena luasan yang ditetapkan tidak mencukupi,” ujarnya.
Setelah dilakukan pertemuan dan identifikasi, akhirnya disepakati penambahan tiga kabupaten/kota lainnya, yaitu Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Samarinda.
“Sistem Informasi Desa (SID) menunjukkan bahwa luas lahan di tiga kabupaten/kota awal tidak mencukupi, sehingga perlu ekspansi ke wilayah lain,” tambahnya.
Saat ini, SID baru mencakup Penajam Paser Utara dengan luas sekitar 5.896 hektare. Proses pengelolaan oplah harus melalui tahap identifikasi, pemetaan SID, dan konstruksi yang sesuai dengan data tersebut.
“Kami masih menunggu pencairan anggaran dari pusat yang saat ini masih tertahan. Karena kontrak belum bisa ditandatangani, pelaksanaan program pun belum dapat dimulai,” pungkasnya.