Mediatani. Id, Kaltim- Secara tahunan, inflasi Kaltim mencapai 3,98 persen, sedangkan secara kalender tercatat sebesar 2,82 persen. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Jajang Hermawan mengatakan, kondisi cuaca turut memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas pangan. Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan yang berdampak terhadap produktivitas beberapa komoditas hortikultura dan pangan.
“Cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan pangan September ini,” kata Jajang Kamis (1/10/2026).
Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, bayam, kangkung, tomat, serta jagung manis. Kondisi tersebut berkaitan dengan terbatasnya pasokan dari sejumlah sentra produksi akibat perubahan kondisi cuaca.
Secara spasial, seluruh daerah pembentuk IHK Kaltim mengalami inflasi bulanan selama September 2026. Berau mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,61 persen, disusul Penajam Paser Utara sebesar 0,52 persen.
Sementara itu, inflasi Samarinda tercatat sebesar 0,09 persen dan Balikpapan sebesar 0,08 persen. Tekanan inflasi Kaltim juga tertahan oleh penurunan harga ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga, serta daging ayam ras.
Pengendalian harga kemudian diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID se-Kaltim. Strategi yang diterapkan mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“TPID terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga pangan daerah,” ujarnya.
Pada aspek keterjangkauan harga, TPID melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan SPHP selama September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
Program tersebut diarahkan untuk menjaga akses masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan strategis. Sementara pada sisi pasokan, TPID bersama Bulog terus mendorong pemenuhan kebutuhan pangan melalui berbagai langkah penguatan stok.
Penyaluran beras SPHP hingga September 2026 telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan pompa portabel pada lahan pertanian terdampak kekeringan untuk menjaga produktivitas pangan.
Pada sektor distribusi, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan rantai pasok komoditas strategis tetap berjalan. Pemantauan stok BBM dan LPG juga dilakukan sebagai bagian tindak lanjut koordinasi pengendalian inflasi.
Dukungan terhadap perbaikan akses jalan menuju Mahakam Ulu turut menjadi perhatian dalam menjaga kelancaran distribusi. Langkah tersebut diperlukan agar barang dan kebutuhan pokok dapat menjangkau wilayah tersebut secara lebih lancar.
Ke depan, TPID Kaltim akan memperkuat mitigasi dini melalui penerapan strategi 4K secara konsisten. Penguatan program pengendalian inflasi pangan juga dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat Kaltim. Pengendalian inflasi diharapkan dapat mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah hingga periode berikutnya.
